Setiap orang yang menjadi bagian dari sebuah negara memiliki status hukum yang jelas. Di Indonesia, status ini diatur oleh Hukum WNI. Aturan ini menjadi landasan untuk menentukan siapa saja yang secara resmi diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban.
Secara umum, Hukum WNI berlandaskan pada dua asas utama: ius sanguinis (asas keturunan) dan ius soli (asas tempat lahir). Namun, Indonesia lebih dominan menganut asas keturunan, dengan penerapan asas tempat lahir yang terbatas pada kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan ius sanguinis, seseorang secara otomatis menjadi WNI jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah WNI. Prinsip ini memastikan bahwa ikatan darah menjadi penentu utama. Dengan demikian, status kewarganegaraan diturunkan dari generasi ke generasi.
Meski demikian, Hukum WNI juga memberikan tempat bagi ius soli. Asas ini diterapkan untuk mencegah kondisi apatride, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui, akan diakui sebagai WNI.
Ada juga cara lain untuk menjadi WNI, yaitu melalui proses naturalisasi. Proses ini memungkinkan orang asing yang telah memenuhi syarat, seperti menetap di Indonesia selama kurun waktu tertentu dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, untuk mengajukan permohonan.
Sebaliknya, seseorang bisa kehilangan status WNI-nya. Kehilangan status ini bisa terjadi jika ia secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, atau jika ia tidak memilih kewarganegaraan setelah memiliki status ganda.
Hukum WNI juga mengatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Anak-anak ini memiliki status kewarganegaraan ganda hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraannya.
Aturan tentang kewarganegaraan ganda terbatas ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Ini memberikan mereka waktu untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri, tanpa paksaan dari pihak mana pun, agar tidak ada keraguan.
Pada akhirnya, Hukum WNI adalah sebuah sistem yang kompleks, tetapi memiliki tujuan yang jelas: memberikan kepastian hukum bagi setiap individu. Kepastian ini tidak hanya menjamin hak, tetapi juga menuntut kewajiban dari setiap warga negara yang baik.